Restorasi Banjar – Restorasi Banjar

Pelatihan Servis Ponsel: Pokir DPRD Banjar yang Ciptakan Lapangan Kerja

RBdotcom – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar menyelenggarakan pelatihan servis elektronik ponsel selama lima hari, mulai 26 hingga 30 Agustus 2025.

Kegiatan ini merupakan usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran 2025.

Pelatihan yang bekerja sama dengan LPK Techno Flash Martapura ini bertujuan membekali para peserta, khususnya pemuda, dengan keterampilan teknis yang dapat membuka peluang kerja baru.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menyatakan bahwa Pokir kali ini berfokus pada kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja.

“Rencananya, Pokir tahun depan juga akan terkait program pelatihan namun di bidang lain, intinya yang bisa menyerap tenaga kerja,” jelas Rizanie.

Sementara, Kepala Disnakertrans Banjar, Siti Mahmudah, berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Ia menekankan bahwa keterampilan yang didapat bisa menjadi modal penting untuk mencari pekerjaan atau bahkan membuka usaha sendiri.

“Peserta bisa menjadi asisten teknisi, teknisi pada usaha jasa perbaikan ponsel, atau bahkan membuka usaha servis ponsel sendiri,” ujar Mahmudah.

Lebih lanjut, Mahmudah menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perangkat dan komponen ponsel, cara mendiagnosa kerusakan, serta prosedur perbaikan yang benar. Tujuannya adalah mencetak teknisi yang profesional dan dapat dipercaya pelanggan.

“Dengan keterampilan yang diperoleh, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memiliki peran penting dalam pengembangan potensi diri serta ekonomi,” pungkasnya.

DPRD Banjar Minta Pejabat yang Tak Sejalan dengan Visi Misi “Manis” Dievaluasi

RBdotcom – Kabar rencana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar semakin menguat. Wakil Ketua II DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Bupati Banjar H Saidi Manyur, Selasa (26/8/2025).

“Pejabat yang tidak kompeten harus digeser, digantikan oleh yang lebih kapabel,” tegasnya.

Menurut Rizanie, sebagai koordinator Komisi I yang membidangi kinerja ASN, ia melihat adanya beberapa pejabat yang tidak mampu menerjemahkan visi misi Bupati Banjar, yaitu “Maju, Mandiri, dan Agamis (Manis)”.

“Yang tidak bisa membantu program dalam visi misi Manis, mohon maaf lebih baik bergeser,” tambahnya.

Selain kurangnya pemahaman terhadap visi misi daerah, Rizanie juga menyoroti pentingnya pejabat yang memahami program prioritas nasional, terutama terkait efisiensi anggaran. Ia mencontohkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

“Saya melihat di sekretariat daerah itu ada yang tidak paham mana saja yang harus dilakukan efisiensi. Nah, yang seperti ini juga harus menjadi pertimbangan bupati dalam melakukan rotasi/mutasi jabatan,” jelas Rizanie.

Ia berharap, di periode kedua kepemimpinan Bupati Saidi Mansyur, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat bekerja lebih maksimal untuk menyukseskan visi misi Manis.

Polda Kalsel Bersinergi dengan Ulama Jaga Kamtibmas hingga Persatuan Bangsa

RBdotcom – Subdit Keamanan Negara Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan silahturahmi ke kediaman tokoh agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Habib Muhammad Assegaf, pada Sabtu (23/8/2025).

Habib Muhammad Assegaf merupakan pimpinan Majelis Ta’lim Roudhotul Muhibbin yang berlokasi di Desa Asam Seranggan, Kecamatan Sungai Raya.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan tokoh-tokoh agama di Kalsel. Selain itu, Subdit Keamanan Negara Direktorat Intelkam Polda Kalsel juga berkoordinasi dengan Habib Muhammad Assegaf untuk menyampaikan imbauan terkait isu-isu kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang sedang menjadi perhatian serius.

Dalam pertemuan tersebut, Habib Muhammad Assegaf, yang juga menjabat sebagai Imam Daerah Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan, secara tegas menyampaikan pesan kepada masyarakat. Beliau mengimbau agar masyarakat tidak terlibat dalam judi online karena dampak negatifnya sangat besar.

“Jangan sampai mendekati apalagi sampai ikut bermain judi online karena dampak negatifnya sangat besar,” tegas Habib Muhammad Assegaf.

Selain isu judi online, Habib Muhammad Assegaf juga mengajak seluruh masyarakat Kalsel untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Di akhir imbauannya, beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Habib Muhammad Assegaf mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan kelompok intoleran yang dapat memecah belah bangsa.

Caranya adalah dengan menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

Sambut HUT 80 RI, Polda Kalsel Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih untuk Masyarakat

RBdotcom – Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali membagikan ribuan Bendera Merah Putih Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (10/8/2025).

Kali ini Polda Kalsel melalui Direktorat Intelkam. Mereka juga berkolaborasi bersama komunitas Laung Kuning Banjar dan Paperdayakan.

Pembagian bendera dipusatkan di Simpang Empat Lampu Merah Masjid Sabilal Muhtadin, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin ini berhasil membagikan ribuan bendera, meliputi
bendera berukuran 120 x 80 cm sebanyak 1.065 buah, kemudian 400 lembar ikat kepala Merah Putih, 500 bendera ukuran 90 x 60 cm, serta 40 bendera ukuran kecil.

Menurut penyelenggara, kegiatan ini merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap simbol negara.

“Kami ingin masyarakat turut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan memasang bendera di rumah, kendaraan, maupun di tempat usaha,” ujar salah satu panitia di lokasi.

Pembagian bendera dan stiker ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang langsung memasang atribut tersebut sebagai wujud cinta tanah air.

DPRD Banjar Gagas Asosiasi Dewan Antikorupsi, Awasi Anggaran Jangan Bocor

RB.COM – DPRD Kabupaten Banjar berencana membentuk Asosiasi Dewan Antikorupsi. Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengawasan internal di lingkup legislatif dan eksekutif pemerintah daerah. Gagasan tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi yang digelar secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu (23/7/2025).

Wakil Ketua II DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menjelaskan bahwa dalam rakor tersebut, KPK menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme pejabat pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu kunci pencegahan korupsi. Dari situlah, ide pembentukan asosiasi ini muncul.

“Ide pembentukan itu kami sampaikan dalam rakor kemarin dan diterima sebagai catatan oleh KPK. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan terhadap anggota dewan dan pemerintah daerah,” ujar Rizanie pada Kamis (24/7/2025).

Rizanie menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK RI untuk menindaklanjuti rencana ini. Selain DPRD Banjar, beberapa DPRD daerah lain di Kalimantan Selatan juga menunjukkan minat untuk membentuk asosiasi serupa. Saat ini, Rizanie menyebut pihaknya masih menyiapkan draf dan menyusun konsep awal.

Mengenai konsepnya, Rizanie mengungkapkan bahwa setiap daerah kabupaten/kota akan memiliki asosiasi yang dikoordinasi oleh tiga anggota dewan. “Kualifikasinya adalah mereka yang memiliki komitmen antikorupsi serta tidak terlibat dalam proyek pemerintah,” tegasnya.

Para koordinator asosiasi ini nantinya akan menjalani studi dan kajian langsung dari KPK. Selain itu, asosiasi-asosiasi ini diharapkan dapat saling bertukar informasi terkait pola-pola potensi kebocoran anggaran di setiap daerah.

“Jadi, asosiasi ini akan mengawasi postur anggaran, pembiayaan, hingga belanja daerah. Termasuk juga implementasi reses dewan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka juga dapat mengawasi pejabat atau staf yang memiliki kekayaan tidak wajar,” pungkas Rizanie.

Viral Aksi Premanisme di Pengaron, Polisi Amankan 10 Orang

RBdotcom – Viral media sosial aksi premanisme yang terjadi di Dusun Baliangin Bawah, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Dari video berdurasi 2:33 detik itu tampak seorang lelaki bertopi ‘koboy’ dengan sebilah parang panjang di tangannya sambil menggretak warga sekitar.

Meski tak ada laporan korban dari aksi premanisme tersebut, namun aksinya membuat heboh di media sosial sejak Minggu (25/5/2025). Dari informasi dihimpun, kejadian tersebut diduga dipicu kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

Kemudian pada malam harinya, sosok pria di video tersebut meminta maaf di Kantor Kepolisian Sektor Pengaron. Didampingi anggota Polsek Pengaron, terduga pelaku menyampaikan permohonan maaf.

“Saya Janit, bersama tim satgas, dengan ini meminta maaf kepada warga Dusun Baliangin Bawah dan Desa Mangkauk atas kejadian dan keributan kemarin. Apabila saya mengulangi, saya siap untuk diproses secara hukum yang berlaku,” ucap Janit sambil membaca permohonan maaf, seperti dalam video yang diterima media ini.

Kapolres Banjar, AKBP Dr Fadli, mengonfirmasi kejadian tersebut sudah pihaknya amankan. Totalnya sebanyak 10 orang terduga premanisme.

“Yang bawa parang sudah kami amankan, kurang lebih 10 orang, dan sudah kita lakukan pembinaan,” ujar Kapolres Banjar AKBP Fadli, Senin (26/5/2025) usai apel siapsiaga Karhutla.

Kapolres mengakui bahwa aksi premanisme tersebut dilatarbelakangi kegiatan tambang batu bara. “Masalah tambang itu memang tambangnya belum ada, (karena) baru pembuatan jalannya,” ucap Kapolres.

Agar kejadian meresahkan tidak terulang lagi, Kapolres bilang pihaknya akan memanggil pihak yang terlibat di dalamnya. “Supaya tidak ada lagi kegiatan yang merugikan masyarakat,” ucapnya.

Kapolres Banjar juga memastikan bahwa anggotanya bersama Kapolsek Pengaron akan melakukan pengecekan lagi ke lapangan untuk tindak lanjut aksi premanisme ini.

Pemkab Banjar Raih Opini WTP ke-12 dari BPK RI

RBdotcom – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan yang ke-12 diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diterima langsung oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Senin (26/5/2025) siang.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Andriyanto menjelaskan, pemeriksaan LKPD terhadap 13 kabupaten/kota se-Kalsel bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. BPK, lanjutnya, memberikan opini dengan mempertimbangkan empat kriteria.

“Empat kriteria tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yaitu kecukupan bukti dokumen pertanggungjawaban dan kelengkapan pengungkapan, kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal,” beber Andriyanto.

Ia menambahkan, Pemkab Banjar diberikan opini WTP karena pengelolaan keuangannya dinilai baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menanggapi hasil tersebut, Bupati Banjar H. Saidi Mansyur mengungkapkan rasa syukurnya atas kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga target ini selalu tercapai setiap tahunnya. “Alhamdulillah Pemkab Banjar kembali meraih opini WTP yang ke-12 kalinya,” ucapnya.

Saidi Mansyur berharap, opini WTP ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Meskipun diakuinya masih terdapat beberapa kekurangan yang akan terus diperbaiki. “Komitmen kami dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan akan segera terwujud demi kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Waket DPRD Rizanie Apresiasi Pemkab Banjar Raih Peringkat 5 Nasional Instansi Bersih Gratifikasi

RBdotcom – Kabar membanggakan datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar. Berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab Banjar berhasil meraih peringkat 5 nasional sebagai instansi pemerintah daerah yang paling anti gratifikasi. Prestasi ini mendapat apresiasi tinggi dari DPRD setempat.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menyampaikan apresiasinya atas capaian gemilang tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan bukti nyata komitmen kuat Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Kami DPRD Banjar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati H Saidi Mansyur atas kepemimpinan beliau yang berhasil membawa Pemkab Banjar meraih peringkat 5 nasional sebagai instansi anti gratifikasi,” ujar Rizanie, Rabu (7/5/2025).

Rizanie menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemkab Banjar. Langkah-langkah konkret dalam pencegahan gratifikasi, sosialisasi anti korupsi, serta pengawasan dinilai menjadi kunci utama dalam meraih prestasi ini.

“Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Banjar. Ini menunjukkan bahwa Pemkab Banjar memiliki komitmen yang serius dalam memberantas praktik gratifikasi yang dapat merusak integritas pemerintahan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Rizanie berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Ia juga mendorong seluruh jajaran Pemkab Banjar untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya gratifikasi serta pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap Pemkab Banjar tidak cepat berpuas diri dengan capaian ini. Justru, ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan gratifikasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel,” pungkas Rizanie.

Wakil Ketua DPRD Banjar Rizanie Tegaskan Pengisian Jabatan SKPD Harus Selektif

RBdotcom – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menyoroti banyaknya kekosongan jabatan definitif kepala SKPD karena pensiun.

Menurutnya, dalam pengangkatan jabatan nantinya harus benar-benar diseleksi bagaimana manajemen dan kepemimpinannya.

“Saya harap nantinya pejabat yang diangkat bukan karena kedekatan, melainkan karena memang sudah tepat secara kualifikasi,” ungkap Rizanie.

Rizanie mewanti-wanti, jangan sampai pejabat yang diangkat nantinya punya jejak rekam kurang bagus yang malah memunculkan masalah baru lantaran tidak selektif.

Ketua DPD NasDem Banjar itu menegaskan, dalam mengangkat pejabat eselon II nantinya agar mengutamakan pangkat tertinggi dan pengalaman yang mumpuni.

“Utamanya dari jabatan eselon tertinggi, pangkat dan golongan tertinggi, masa kerja, serta sesuai kompetensinya. Misalnya, jika Dinkes kosong maka dapat mengambil dr. Topik Norman Hidayat, karena sudah eselon II dan linear di bidangnya,” tutup Rizanie.

Studi Banding Program MBG, DPRD Banjar ke Palangka Raya

RBdotcom – Komisi I DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (28/4/2025). Kunjungan siang itu bertujuan mendalami pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai APBD dan menjadikan Palangka Raya sebagai percontohan di Kalteng.

Rombongan Komisi I, yang dipimpin Amiruddin dan didampingi Wakil Ketua II Akhmad Rizanie Anshari, diterima langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin beserta jajarannya di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang, Jalan Yos Sudarso.

Wakil Ketua II DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Wali Kota Fairid Naparin. Usai pertemuan, H Riza, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa banyak aspek yang perlu dipersiapkan Kabupaten Banjar dalam mengimplementasikan program MBG.

“Palangka Raya telah memiliki banyak dapur MBG. Ke depan, kita juga perlu membangun fasilitas serupa untuk memastikan pemenuhan gizi siswa,” ujar H Riza, yang juga menjabat Ketua DPD NasDem Banjar.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam penyediaan bahan pangan, mulai dari beras, protein hewani, hingga sayuran.

“Termasuk juga tenaga yang akan memasak di dapur. Program MBG ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga bagian dari upaya menekan angka stunting,” tegasnya.

H Riza menambahkan, mengingat program MBG akan dibiayai APBD, implementasinya harus tepat dan efektif.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Banjar dan menyampaikan salam hormat kepada Bupati Banjar H Saidi Mansyur.

Ia menjelaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Palangka Raya bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah, menekan stunting, dan mendorong prestasi pendidikan.

“Kota Palangka Raya ditunjuk sebagai percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berkomitmen untuk menjalankan program ini sebaik mungkin agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat,” kata Fairid Naparin.

Dalam diskusi tersebut, berbagai aspek teknis dibahas secara mendalam, mulai dari perencanaan, sumber pendanaan, mekanisme distribusi makanan, hingga pengawasan mutu gizi.