Wakil Ketua II DPRD Banjar H Akhmad Rizanie Anshari usul kenaikan tunjangan dokter spesialis dan subspesialis. foto-istimewa.

Wakil Ketua DPRD Banjar H Riza Usul Kenaikan Tunjangan Dokter Spesialis dan Subspesialis

RBdotcom – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, H Akhmad Rizanie Anshari, mendorong pemerintah daerah menaikkan tunjangan dokter spesialis dan subspesialis. Pasalnya, tunjangan mereka termasuk terendah di Kalsel.

Sebelumnya, para dokter subspesialis yang bertugas di RSUD Ratu Zalecha Martapura menyampaikan aspirasi kepada H Riza, sapaan Rizanie, yang mengusul kenaikan tunjangan.

Menurut H Riza, aspirasi itu sangat realistis. Sebab, jika dibandingkan di daerah lain, tunjangan dokter spesialis hingga 40 jutaan perbulan. Sedangkan di Kabupaten Banjar masi berkisar 10 jutaan saja.

“Sudah saatnya tunjangan dokter spesialis dan subspesialis dinaikkan, yang spesialis Rp40 juta dan subspesialis Rp50 juta,” usul H Riza.

Ketua DPD NasDem Banjar ini menjelaskan, alasan tunjangan spesialis dan subspesialis dibedakan, karena untuk menjadi dokter subspesialis mesti menempuh pendidikan lanjutan yang lama dengan tak murah.

Kemudian, dokter subspesialis bertugas menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dokter spesialis. Tak kalah penting, keberadaan subspesialis menjadikan RSUD Ratu Zalecha sebagai rumah sakit rujukan dari rumah sakit yang tak punya dokter subspesialis/konsultan.

“Keberadaan para dokter subspesialis ini juga menambah pemasukan lebih besar bagi rumah sakit yang juga jadi pendapatan asli daerah (PAD),” pungkas H Riza.

IMG-20241022-WA0124

Sesama Aktivis UII, Rizanie Akui Kapasitas MRK Memimpin Komisi II DPR RI Tak Diragukan

Legislator petahana asal Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi NasDem, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau MRK, ditetapkan sebagai Ketua Komisi II DPR RI periode 2024-2029.

Penetapan tersebut diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/10/2024).

Rifqi akan memimpin komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, tata ruang, kepegawaian, kepemiluan, dan otorita ibu kota negara Nusantara.

Ketua NasDem Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menuturkan ia turut bangga tokoh politisi muda Banua itu memimpin komisi di Senayan. Rizanie menilai, kapasitas kepemimpinan MRK tak perlu diragukan.

H Riza, sapaan akrabnya, bercerita bahwa ia sudah kenal betul sosok MRK sejak masih sama-sama jadi aktivis mahasiswa di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

“Kebetulan saat itu saya jadi Ketua BEM. Saya melihat sosok kepemimpinan Rifqi itu sudah terbentuk sejak mahasiswa. Seiring waktu, dia terus memupuk jiwa leader-nya hingga jadi seperti sekarang ini,” ucap H Riza, Selasa (22/10/2024).

Riza yang juga Wakil Ketua DPRD Banjar ini juga mengakui, tiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing tanpa kecuali. Hal paling penting adalah, punya sikap tanggung jawab.

“Terlepas dari kelebihan dan kekurangan itu, yang saya acungi jempol adalah sikap Rifqi yang bertanggung jawab atas tiap keputusan yang dia ambil. Itu artinya, ketika mengambil sebuah keputusan, berarti dia sudah mengukurnya dengan matang,” papar Riza.

Di akhir, Riza berharap dan yakin MRK dapat memberi warna dalam memimpin Komisi II DPR RI, dalam menentukan kebijak-kebijakan untuk Indonesia lebih maju.

Wakil Ketua DPRD Banjar  Akhmad Rizanie Anshari. foto-istimewa

Rizanie Apresiasi Presiden Percayakan Tokoh Kalsel Gabung Kabinet Merah Putih

RBdotcom – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menyampaikan apresiasi bergabungnya dua tokoh Kalsel dalam Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Probawo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Dua tokoh dimaksud adalah Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dan kedua, Sulaiman Umar sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

Terakhir, tokoh Kalsel yang masuk kabinet jadi menteri adalah Prof Gusti Muhammad Hatta, pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, Prof Hatta jadi Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Riset dan Teknologi.

“Terimakasih kepada pak Presiden Prabowo dan Wakilnya Gibran, yang telah mempercayakan orang Banua masuk dalam Kabinet Merah Putih,” ucap Rizanie, Senin (21/10/2024).

Menurut politisi NasDem kerap disapa H Riza itu menuturkan, Kalsel tidak kekurangan sosok pemimpin, dan Presiden Prabowo melihat itu kemudian memberi kepercayaannya.

“Semoga amanah dari presiden itu dapat dijalankan sebaik-baiknya dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT,” tuturnya.

Di sisi lain, kata Riza, bahwa dua kementerian yang diisi tersebut masih sangat berkaitan. Dimana sebelumnya berada dalam satu lembaga.

“Semoga adanya urang kita dalam Kabinet Merah Putih, dapat membawa kebaikan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Banua,” ucap H Riza.

Riza juga berharap, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Kalsel dapat diselesaikan dengan baik. Ia sendiri juga tidak sabar melihat sepak terjang keduanya sebagai pejabat nasional.

“Bagaimana permasalahan lingkungan seperti sampah hingga pencemaran, juga permasalahan kehutanan, semoga dapat diatasi. Juga dapat memanfaatkan hutan dan lingkungan sebaik-baiknya demi kemakmuran masyarakat dan daerah,” pungkasnya.

IMG-20241017-WA0067

RDP Komisi I DPRD Kalsel, Sarwani Upayakan Dana Sharing untuk Pemerintah Desa

RBdotcom – Rencana sharing keuangan APBD Pemprov Kalsel untuk pemerintah desa dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kalsel, Kamis (17/10/2024).

RDP perdana tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H Rais Ruhayat, menghadirkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Disdukcapil, dan beberapa Biro Pemprov Kalsel.

Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani mengatakan, ia menyampaikan aspirasi pemerintah desa terkait dana khusus dari Pemprov Kalsel untuk pembangunan di desa.

Politisi Partai NasDem ini bilang, aspirasi itu sudah lama diperjuangkan sejak ia duduk di DPRD Kabupaten Banjar. Mulai koordinasi antara APDESI dan Dinas PMD hingga audiensi dengan DPRD Kalsel pada tahun lalu.

“Tentu harapan besar dari pemerintah desa kepada Pemprov Kalsel agar dapat merealisasikan bantuan keuangan khusus, agar pemerintah desa terus meningkatkan pelayanan program-program kemasyarakatan secara maksimal,” kata Sarwani.

Hasil dalam RDP Komisi I tadi, Sarwani mengutarakan ada angin segar, bahwa Dinas PMD Kalsel dalam waktu dekat akan mereview anggaran tersebut.

“Rencananya, ada sekitar 35 miliar yang dianggarkan. Nanti akan direview dulu saat dimasukkan dalam KUA-PPAS sebagai dana sharing,” kata Sarwani.

Ia menambahkan, jika dana sharing itu sudah terealisasi, maka seluruh pemerintah desa di Kalsel akan menerima. Tentu nilainya akan menyesuaikan dengan status desa tersebut.

“Karena sesa ada yang masih tertinggal dan sudah ada yang berstatus mandiri, akan dibedakan nantinya. Yang jelas harapan kita, mudah-mudahan tahun depan dapat terealisasi,” pungkas Sarwani.

Di sisi lain, dalam RDP tersebut Komisi I menekankan beberapa poin penting lainnya, di antaranya penguatan peran Pemprov Kalsel kepada pemerintah kabupaten/kota. Juga penguatan peran pemprov dalam pembinaan kecamatan dan sharing program.

AKD DPRD Banjar

AKD DPRD Banjar Resmi Terbentuk, Berikut Daftarnya

DPRD Kabupaten Banjar resmi membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan 2024 – 2029. Pembentukan AKD disahkan dalam Rapat Paripurna, Jumat (4/10/2024) siang.

Proses pembentukan AKD dipimpin Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana, didampingi Wakil Ketua I Irwan Bora dan Wakil ketua III Ali Murtadho. Paripurna tersebut juga dihadiri Pjs Bupati Banjar yang diwakili Sekda Banjar HM Hilman.

Melalui rapat paripurna pengumuman dan penetapan keanggotaan mulai dari badan musyawarah, badan anggaran, komisi-komisi, badan pembentukan peraturan daerah serta badan kehormatan.

Sekda Banjar HM Hilman berharap dengan pembentukan alat kelengkapan DPRD tersebut mampu mempercepat kinerja anggota DPRD. Selain itu setiap komisi juga dapat berfungsi dengan baik serta berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Di akhir rapat dilakukan penandatangan berita acara oleh Ketua DPRD Banjar Agus Maulana disaksikan peserta rapat unsur legislatif dan eksekutif.

Berikut AKD DPRD Kabupaten Banjar 2024 – 2029:

Komisi I
Ketua: Amirudin
Wakil Ketua: Sunardi
Sekretaris: Abdul Basit

Komisi II
Ketua: Lauhul Mahfudz
Wakil Ketua: Rahmat Saleh
Sekretaris: Wahyudin.

Komisi III
Ketua: Abdul Razak
Wakil Ketua: M Hasan Hamdan
Sekretaris: Derwana Farmei Golles JN

Komisi IV
Ketua: Anna Rusiana
Wakil Ketua: Habib Abu Bakar Bahasyim
Sekretaris: Fitriyah

Badan Anggaran (Banggar)
Ketua: H Agus Maulana
Wakil Ketua: Irwan Bora, Ahmad Rizani Anshari, dan Ali Murtado

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
Ketua: M Zaini (PKB)
Wakil Ketua: H Ahmad Fauzan

Badan Musyawarah (Banmus)
Ketua: H Agus Maulana
Wakil Ketua: Irwan Bora, Akhmad Rizanie Anshari, dan KH Ali Murtadho

Badan Kehormatan (BK):
Ketua: Siti Zulaikha
Wakil Ketua: Sahtam

Pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Banjar periode 2024-2029. foto-MC Banjar

Pimpinan DPRD Banjar Diambil Sumpah Janji: Diharapkan Jadi Simbol Cita-cita Bangsa

DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan dewan definitif masa jabatan 2024-2029, Senin (30/9/2024) pagi.

Pengangkatan pimpinan DPRD Banjar tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan dibacakan oleh Sekretaris Dewan Aslam.

H Agus Maulana dari Partai Golkar ditetapkan sebagai ketua, selanjutnya Irwan Bora dari Gerindra sebagai wakil ketua I, kemudian Akhmad Rizanie Anshari dari NasDem sebagai wakil ketua II, dan KH Ali Murtadho dari PPP sebagai wakil ketua II.

Pengambilan sumpah/janji tersebut dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kurniawan Wijonarko.

Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana berharap kerjasama yang serasi dengan pemerintah daerah selaku mitra dan dukungan semua pihak agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dengan baik.

“Kami ingin menggugah kembali kesadaran akan tanggung jawab yang besar dalam memegang amanah rakyat, yang menginginkan untuk bersatu padu dan mampu membangun kondisi masyarakat yang lebih stabil dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi,” katanya.

Pjs Bupati Banjar Akhmad Fydayeen mengatakan pimpinan DPRD yang baru agar dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan tetap meminta petunjuk kepada Allah SWT serta berpegang pada pilar-pilar utama kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

“Pimpinan DPRD bukanlah hanya sekedar jabatan atau kedudukan tapi sebuah amanah merealisasikan cita-cita bersama agar daerah lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu pimpinan yang baru dilantik ini dapat melaksanakan tugas mulia melibatkan semua elemen politik dan masyarakat,” harapnya.

Dijelaskan Akhmad Fydayeen institusi DPRD menjadi sebuah simbol dari cita-cita bangsa Indonesia yang ideal dan hadir di tengah masyarakat menyuarakan suara rakyat.

“Zaman digitalisasi ini sebuah lembaga legislatif menjadi sorotan di tengah terpaan arus media sosial sehingga harus terbuka untuk mengadopsi kehendak dan tuntutan zaman serta suara masyarakat,” jelasnya.

Akhmad Fydayeen juga berharap pimpinan DPRD dapat memperkuat fungsi dasar DPRD sendiri yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.

“Ketiga fungsi ini harus sejalan dan saling mendukung sehingga dapat melahirkan produk-produk legislasi yang relevan dengan masyarakat Kabupaten Banjar, melakukan pengawasan yang seksama dan responsif terhadap kebutuhan rakyat serta memastikan alokasi anggaran yang mampu mendorong kesejahteraan dan keadilan,” pungkasnya.