DPRD Banjar Minta Pejabat yang Tak Sejalan dengan Visi Misi "Manis" Dievaluasi

DPRD Banjar Minta Pejabat yang Tak Sejalan dengan Visi Misi “Manis” Dievaluasi

by with No Comment Aspirasi

RBdotcom – Kabar rencana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar semakin menguat. Wakil Ketua II DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Bupati Banjar H Saidi Manyur, Selasa (26/8/2025).

“Pejabat yang tidak kompeten harus digeser, digantikan oleh yang lebih kapabel,” tegasnya.

Menurut Rizanie, sebagai koordinator Komisi I yang membidangi kinerja ASN, ia melihat adanya beberapa pejabat yang tidak mampu menerjemahkan visi misi Bupati Banjar, yaitu “Maju, Mandiri, dan Agamis (Manis)”.

“Yang tidak bisa membantu program dalam visi misi Manis, mohon maaf lebih baik bergeser,” tambahnya.

Selain kurangnya pemahaman terhadap visi misi daerah, Rizanie juga menyoroti pentingnya pejabat yang memahami program prioritas nasional, terutama terkait efisiensi anggaran. Ia mencontohkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

“Saya melihat di sekretariat daerah itu ada yang tidak paham mana saja yang harus dilakukan efisiensi. Nah, yang seperti ini juga harus menjadi pertimbangan bupati dalam melakukan rotasi/mutasi jabatan,” jelas Rizanie.

Ia berharap, di periode kedua kepemimpinan Bupati Saidi Mansyur, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat bekerja lebih maksimal untuk menyukseskan visi misi Manis.

WhatsApp Image 2025-07-24 at 16.38.16

DPRD Banjar Gagas Asosiasi Dewan Antikorupsi, Awasi Anggaran Jangan Bocor

by with No Comment Aspirasi

RB.COM – DPRD Kabupaten Banjar berencana membentuk Asosiasi Dewan Antikorupsi. Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengawasan internal di lingkup legislatif dan eksekutif pemerintah daerah. Gagasan tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi yang digelar secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu (23/7/2025).

Wakil Ketua II DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menjelaskan bahwa dalam rakor tersebut, KPK menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme pejabat pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu kunci pencegahan korupsi. Dari situlah, ide pembentukan asosiasi ini muncul.

“Ide pembentukan itu kami sampaikan dalam rakor kemarin dan diterima sebagai catatan oleh KPK. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan terhadap anggota dewan dan pemerintah daerah,” ujar Rizanie pada Kamis (24/7/2025).

Rizanie menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK RI untuk menindaklanjuti rencana ini. Selain DPRD Banjar, beberapa DPRD daerah lain di Kalimantan Selatan juga menunjukkan minat untuk membentuk asosiasi serupa. Saat ini, Rizanie menyebut pihaknya masih menyiapkan draf dan menyusun konsep awal.

Mengenai konsepnya, Rizanie mengungkapkan bahwa setiap daerah kabupaten/kota akan memiliki asosiasi yang dikoordinasi oleh tiga anggota dewan. “Kualifikasinya adalah mereka yang memiliki komitmen antikorupsi serta tidak terlibat dalam proyek pemerintah,” tegasnya.

Para koordinator asosiasi ini nantinya akan menjalani studi dan kajian langsung dari KPK. Selain itu, asosiasi-asosiasi ini diharapkan dapat saling bertukar informasi terkait pola-pola potensi kebocoran anggaran di setiap daerah.

“Jadi, asosiasi ini akan mengawasi postur anggaran, pembiayaan, hingga belanja daerah. Termasuk juga implementasi reses dewan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka juga dapat mengawasi pejabat atau staf yang memiliki kekayaan tidak wajar,” pungkas Rizanie.

IMG-20220818-WA0020

Waket DPRD Rizanie Apresiasi Pemkab Banjar Raih Peringkat 5 Nasional Instansi Bersih Gratifikasi

by with No Comment Nasional

RBdotcom – Kabar membanggakan datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar. Berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab Banjar berhasil meraih peringkat 5 nasional sebagai instansi pemerintah daerah yang paling anti gratifikasi. Prestasi ini mendapat apresiasi tinggi dari DPRD setempat.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menyampaikan apresiasinya atas capaian gemilang tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan bukti nyata komitmen kuat Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Kami DPRD Banjar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati H Saidi Mansyur atas kepemimpinan beliau yang berhasil membawa Pemkab Banjar meraih peringkat 5 nasional sebagai instansi anti gratifikasi,” ujar Rizanie, Rabu (7/5/2025).

Rizanie menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemkab Banjar. Langkah-langkah konkret dalam pencegahan gratifikasi, sosialisasi anti korupsi, serta pengawasan dinilai menjadi kunci utama dalam meraih prestasi ini.

“Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Banjar. Ini menunjukkan bahwa Pemkab Banjar memiliki komitmen yang serius dalam memberantas praktik gratifikasi yang dapat merusak integritas pemerintahan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Rizanie berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Ia juga mendorong seluruh jajaran Pemkab Banjar untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya gratifikasi serta pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap Pemkab Banjar tidak cepat berpuas diri dengan capaian ini. Justru, ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan gratifikasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel,” pungkas Rizanie.

IMG-20250328-WA0005

Wakil Ketua DPRD Banjar Rizanie Tegaskan Pengisian Jabatan SKPD Harus Selektif

by with No Comment Aspirasi

RBdotcom – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menyoroti banyaknya kekosongan jabatan definitif kepala SKPD karena pensiun.

Menurutnya, dalam pengangkatan jabatan nantinya harus benar-benar diseleksi bagaimana manajemen dan kepemimpinannya.

“Saya harap nantinya pejabat yang diangkat bukan karena kedekatan, melainkan karena memang sudah tepat secara kualifikasi,” ungkap Rizanie.

Rizanie mewanti-wanti, jangan sampai pejabat yang diangkat nantinya punya jejak rekam kurang bagus yang malah memunculkan masalah baru lantaran tidak selektif.

Ketua DPD NasDem Banjar itu menegaskan, dalam mengangkat pejabat eselon II nantinya agar mengutamakan pangkat tertinggi dan pengalaman yang mumpuni.

“Utamanya dari jabatan eselon tertinggi, pangkat dan golongan tertinggi, masa kerja, serta sesuai kompetensinya. Misalnya, jika Dinkes kosong maka dapat mengambil dr. Topik Norman Hidayat, karena sudah eselon II dan linear di bidangnya,” tutup Rizanie.

kunker-dprd-banjar

Studi Banding Program MBG, DPRD Banjar ke Palangka Raya

by with No Comment Daerah

RBdotcom – Komisi I DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (28/4/2025).  Kunjungan siang itu bertujuan mendalami pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai APBD dan menjadikan Palangka Raya sebagai percontohan di Kalteng.

Rombongan Komisi I, yang dipimpin Amiruddin dan didampingi Wakil Ketua II Akhmad Rizanie Anshari, diterima langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin beserta jajarannya di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang, Jalan Yos Sudarso.

Wakil Ketua II DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Wali Kota Fairid Naparin. Usai pertemuan, H Riza, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa banyak aspek yang perlu dipersiapkan Kabupaten Banjar dalam mengimplementasikan program MBG.

“Palangka Raya telah memiliki banyak dapur MBG. Ke depan, kita juga perlu membangun fasilitas serupa untuk memastikan pemenuhan gizi siswa,” ujar H Riza, yang juga menjabat Ketua DPD NasDem Banjar.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam penyediaan bahan pangan, mulai dari beras, protein hewani, hingga sayuran.

“Termasuk juga tenaga yang akan memasak di dapur. Program MBG ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga bagian dari upaya menekan angka stunting,” tegasnya.

H Riza menambahkan, mengingat program MBG akan dibiayai APBD, implementasinya harus tepat dan efektif.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Banjar dan menyampaikan salam hormat kepada Bupati Banjar H Saidi Mansyur.

Ia menjelaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Palangka Raya bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah, menekan stunting, dan mendorong prestasi pendidikan.

“Kota Palangka Raya ditunjuk sebagai percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berkomitmen untuk menjalankan program ini sebaik mungkin agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat,” kata Fairid Naparin.

Dalam diskusi tersebut, berbagai aspek teknis dibahas secara mendalam, mulai dari perencanaan, sumber pendanaan, mekanisme distribusi makanan, hingga pengawasan mutu gizi.

IMG-20250409-WA0028-860x881

Fraksi NasDem Banjar Norhusain: Rehab Total SDN Sungkai 1 Sudah Dianggrakan di APBD 2025

by with No Comment AspirasiDaerah

RBdotcom – Anggota DPRD Kabupaten Banjar M. Norhusain mengatakan bahwa SDN Sungkai 1 yang kondisi bangunannya sudah memprihatinkan tersebut telah dianggaran dalam APBD 2025. Dibangun ulang dari nol tahun ini juga.

Anggota Komisi IV DPRD Banjar itu menyampaikan bahwa kerusakan yang cukup parah di SDN Sungkai 1 sudah menjadi perhatian DPRD semenjak mereka baru menjabat pada tahun 2024.

“Kita sudah beberapa kali rapat dengar pendapat dengan Disdik Banjar, terkait SDN Sungkai 1 ini, karena merupakan persoalan lama yang sudah ada bahkan sebelum kami dilantik pada september 2024,” ujarnya, Rabu (9/4/2025).

Politisi Partai NasDem ini juga menyampaikan terima kasih kepada Disdik Banjar atas kesigapannya memasang pagar darurat sehingga mengurangi potensi kecelakaan pada tenaga pengajar dan peserta didik.

Lebih jauh ia menyampaikan, bahwa saat ini prosesnya sudah selesai kajian teknis dari tim ahli bangunan dari ULM serta Dinas PUPRP Banjar.

“Kami sudah memastikan kepada Disdik Banjar bahwa akan dibangun tahun ini juga. Prosesnya akan memasuki tahapan tender, berkasnya sudah di ULP Kabupaten Banjar tinggal menunggu proses lelang dengan anggaran Rp2,1 miliar,” jelas Sain, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, fraksi NasDem tentu berkomitmen untuk menjaga tanggungjawab sebagai wakil rakyat khususnya di Komisi IV dalam melakukan pengawasan pelaksanaannya nanti.

“Besar harapan kami agar pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Banjar secara umum,” harapnya.

WhatsApp Image 2025-03-23 at 01.46.25

Kehangatan Ramadan di Cindai Alus: Buka Puasa Bersama Wakil Ketua DPRD Banjar Eratkan Silaturahmi

by with No Comment DaerahReligi

RBdotcom – Suasana hangat dan penuh keakraban saat buka puasa bersama di Masjid Sirajul Huda, Desa Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar pada Sabtu (22/3/2025) sore.

Ratusan warga berkumpul termasuk remaja masjid setempat untuk melaksanakan buka puasa Bersama tersebut. Kehadiran Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, menambah momen kebersamaan tersebut.

Tanpa agenda sambutan formal, acara ini mengalir dengan khidmat. Pembacaan surat Yasin, tahlil, dan doa bersama, mengiringi detik-detik menjelang azan Magrib.

Usai menyantap hidangan berbuka, jamaah menunaikan salat Magrib berjamaah. Kebersamaan ini menjadi simbol eratnya tali silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Akhmad Rizanie Anshari, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas momen berharga ini.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Cindai Alus atas kesempatan berbuka puasa bersama ini. Momen ini sangat berharga bagi saya untuk lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizanie juga menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap Partai NasDem selama ini. “Saya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat kepada Partai NasDem selama ini. Semoga kebersamaan ini terus terjalin erat,” tambahnya.

Kehadiran tokoh masyarakat seperti mantan pambakal Cindai Alus, Samija, Sutimin sebagai Imam Masjid, juga Murjito.

Turut hadir mengiringi dari DPD NasDem seperti Sayed Hasan Alwi, Habib Ahmad Al Qadri, dan para pengurus serta Fraksi NasDem.

Momen buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat ikatan kebersamaan di antara warga Cindai Alus.

Wakil Ketua II DPRD Banjar H Akhmad Rizanie Anshari usul kenaikan tunjangan dokter spesialis dan subspesialis. foto-istimewa.

Wakil Ketua DPRD Banjar H Riza Usul Kenaikan Tunjangan Dokter Spesialis dan Subspesialis

by with No Comment Aspirasi

RBdotcom – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, H Akhmad Rizanie Anshari, mendorong pemerintah daerah menaikkan tunjangan dokter spesialis dan subspesialis. Pasalnya, tunjangan mereka termasuk terendah di Kalsel.

Sebelumnya, para dokter subspesialis yang bertugas di RSUD Ratu Zalecha Martapura menyampaikan aspirasi kepada H Riza, sapaan Rizanie, yang mengusul kenaikan tunjangan.

Menurut H Riza, aspirasi itu sangat realistis. Sebab, jika dibandingkan di daerah lain, tunjangan dokter spesialis hingga 40 jutaan perbulan. Sedangkan di Kabupaten Banjar masi berkisar 10 jutaan saja.

“Sudah saatnya tunjangan dokter spesialis dan subspesialis dinaikkan, yang spesialis Rp40 juta dan subspesialis Rp50 juta,” usul H Riza.

Ketua DPD NasDem Banjar ini menjelaskan, alasan tunjangan spesialis dan subspesialis dibedakan, karena untuk menjadi dokter subspesialis mesti menempuh pendidikan lanjutan yang lama dengan tak murah.

Kemudian, dokter subspesialis bertugas menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dokter spesialis. Tak kalah penting, keberadaan subspesialis menjadikan RSUD Ratu Zalecha sebagai rumah sakit rujukan dari rumah sakit yang tak punya dokter subspesialis/konsultan.

“Keberadaan para dokter subspesialis ini juga menambah pemasukan lebih besar bagi rumah sakit yang juga jadi pendapatan asli daerah (PAD),” pungkas H Riza.

AKD DPRD Banjar

AKD DPRD Banjar Resmi Terbentuk, Berikut Daftarnya

by with No Comment Aspirasi

DPRD Kabupaten Banjar resmi membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan 2024 – 2029. Pembentukan AKD disahkan dalam Rapat Paripurna, Jumat (4/10/2024) siang.

Proses pembentukan AKD dipimpin Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana, didampingi Wakil Ketua I Irwan Bora dan Wakil ketua III Ali Murtadho. Paripurna tersebut juga dihadiri Pjs Bupati Banjar yang diwakili Sekda Banjar HM Hilman.

Melalui rapat paripurna pengumuman dan penetapan keanggotaan mulai dari badan musyawarah, badan anggaran, komisi-komisi, badan pembentukan peraturan daerah serta badan kehormatan.

Sekda Banjar HM Hilman berharap dengan pembentukan alat kelengkapan DPRD tersebut mampu mempercepat kinerja anggota DPRD. Selain itu setiap komisi juga dapat berfungsi dengan baik serta berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Di akhir rapat dilakukan penandatangan berita acara oleh Ketua DPRD Banjar Agus Maulana disaksikan peserta rapat unsur legislatif dan eksekutif.

Berikut AKD DPRD Kabupaten Banjar 2024 – 2029:

Komisi I
Ketua: Amirudin
Wakil Ketua: Sunardi
Sekretaris: Abdul Basit

Komisi II
Ketua: Lauhul Mahfudz
Wakil Ketua: Rahmat Saleh
Sekretaris: Wahyudin.

Komisi III
Ketua: Abdul Razak
Wakil Ketua: M Hasan Hamdan
Sekretaris: Derwana Farmei Golles JN

Komisi IV
Ketua: Anna Rusiana
Wakil Ketua: Habib Abu Bakar Bahasyim
Sekretaris: Fitriyah

Badan Anggaran (Banggar)
Ketua: H Agus Maulana
Wakil Ketua: Irwan Bora, Ahmad Rizani Anshari, dan Ali Murtado

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
Ketua: M Zaini (PKB)
Wakil Ketua: H Ahmad Fauzan

Badan Musyawarah (Banmus)
Ketua: H Agus Maulana
Wakil Ketua: Irwan Bora, Akhmad Rizanie Anshari, dan KH Ali Murtadho

Badan Kehormatan (BK):
Ketua: Siti Zulaikha
Wakil Ketua: Sahtam

Pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Banjar periode 2024-2029. foto-MC Banjar

Pimpinan DPRD Banjar Diambil Sumpah Janji: Diharapkan Jadi Simbol Cita-cita Bangsa

by with No Comment Aspirasi

DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan dewan definitif masa jabatan 2024-2029, Senin (30/9/2024) pagi.

Pengangkatan pimpinan DPRD Banjar tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan dibacakan oleh Sekretaris Dewan Aslam.

H Agus Maulana dari Partai Golkar ditetapkan sebagai ketua, selanjutnya Irwan Bora dari Gerindra sebagai wakil ketua I, kemudian Akhmad Rizanie Anshari dari NasDem sebagai wakil ketua II, dan KH Ali Murtadho dari PPP sebagai wakil ketua II.

Pengambilan sumpah/janji tersebut dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kurniawan Wijonarko.

Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana berharap kerjasama yang serasi dengan pemerintah daerah selaku mitra dan dukungan semua pihak agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dengan baik.

“Kami ingin menggugah kembali kesadaran akan tanggung jawab yang besar dalam memegang amanah rakyat, yang menginginkan untuk bersatu padu dan mampu membangun kondisi masyarakat yang lebih stabil dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi,” katanya.

Pjs Bupati Banjar Akhmad Fydayeen mengatakan pimpinan DPRD yang baru agar dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan tetap meminta petunjuk kepada Allah SWT serta berpegang pada pilar-pilar utama kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

“Pimpinan DPRD bukanlah hanya sekedar jabatan atau kedudukan tapi sebuah amanah merealisasikan cita-cita bersama agar daerah lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu pimpinan yang baru dilantik ini dapat melaksanakan tugas mulia melibatkan semua elemen politik dan masyarakat,” harapnya.

Dijelaskan Akhmad Fydayeen institusi DPRD menjadi sebuah simbol dari cita-cita bangsa Indonesia yang ideal dan hadir di tengah masyarakat menyuarakan suara rakyat.

“Zaman digitalisasi ini sebuah lembaga legislatif menjadi sorotan di tengah terpaan arus media sosial sehingga harus terbuka untuk mengadopsi kehendak dan tuntutan zaman serta suara masyarakat,” jelasnya.

Akhmad Fydayeen juga berharap pimpinan DPRD dapat memperkuat fungsi dasar DPRD sendiri yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.

“Ketiga fungsi ini harus sejalan dan saling mendukung sehingga dapat melahirkan produk-produk legislasi yang relevan dengan masyarakat Kabupaten Banjar, melakukan pengawasan yang seksama dan responsif terhadap kebutuhan rakyat serta memastikan alokasi anggaran yang mampu mendorong kesejahteraan dan keadilan,” pungkasnya.